click samping kiri anda akan dapat banyak cewe
SURAT UNTUK WP YANG TIDAK TERTIB PAJAK BULANAN DAN TAHUNAN
INFORMASI PERPAJAKAN PADA UMUMNYA PER JANUARI 2009
DENDA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
UKURAN KETERTIBAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN. JENIS LAPORAN PAJAK MENURUT WAKTUNYA
LAPORAN BULANAN
SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA, KENDATIPUN NIHIL JENIS LAPORAN PAJAK BULANAN..
SPT MASA/BULANAN PPh 25. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR. TETAPI BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.
SPT MASA/BULANAN PPh 21. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR TETAP BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.
SPT MASA PPN (INI KHUSUS PKP). APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 500.000, A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYAR. MAKA TERGANTUNG SUDAH ADA PEMERIKSAAN ATAU BELUM.
APABILA SUDAH ADA PEMERIKSAAN YANG DITANDAI SUDAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN) MAKA DIKENAI DENDA 100%. DITAMBAH DENDA 2% PERBULAN (MAXIMUM 24 BULAN) DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.
APABILA PAJAK YANG KURANG BAYAR TERSEBUT DIBAYARKAN SEBELUM TERBITNYA SKP KB PPN. MAKA HANYA DIKENAI 2% PERBULAN.DIHITUNG SAAT SEHARUSNYA PAJAK TERHUTANG.
SETIAP WAJIB PAJAK BAIK ITU ORANG PRIBADI DAN BADAN (PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM) WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA SETIAP TAHUN. APABILA TIDAK MELAPORKAN DIKENAI SANKSI ADMNISTRASI SBB :
UNTUK BADAN DIKENAI DENDA Rp. 1.000.0000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU
SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)
SPT FORM 1771 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)
UNTUK PRIBADI PUNYA USAHA.DIKENAI DENDA Rp.100.000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU
SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)
SPT FORM 1770 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)
UNTUK PRIBADI KARYAWAN ATAU PRIBADI YANG TIDAK MEMPUNYAI USAHA.
SPT FORM 1770 S ATAU 1770 SS.
SAAT TIMBUL TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK
SAAT TIMBULNYA TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK TIDAK BERSAMAAN DENGAN SAAT WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN. SERINGNYA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL 3 BULAN, 6 BULAN, SETAHUN, ATAU LEBIH LAMA DARI ITU. SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN. INI HANYA MASALAH WAKTU.
BEBERAPA PERTIMBANGAN.MENGAPA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL JAUH HARI SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN.
ADANYA KETERBATASAN TENAGA DAN WAKTU PETUGAS PAJAK.
ADANYA PROSES BIROKRASI INTERNAL DIDALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT.
ADANYA TANGGUNGJAWAB INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK ATAS KESUKSESAN PENAGIHAN TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT. KARENA SEKALI TERBIT SURAT TAGIHAN PAJAK MAKA APABILA WP TIDAK BAYAR MAKA AKAN DIIKUTI OLEH SURAT TEGORAN. KEMUDIAN SURAT PAKSA SERTA SITA.DAN ITU SEMUA MEMBUTUHKAN WAKTU DAN BIAYA. DAN HARUS DIPIKIRKAN BENAR PELAKSANAANNYA AKAN LANCAR ATAU TIDAK.
1 komentar:
MENGGUGAT PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT
Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak 'bodoh', lalu seenaknya membodohi
dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah 'dokumen dan rahasia negara'.
Statemen "Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap" (KAI) dan "Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA" (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berdasarkan asumsi bahwa masyarakat akan "trimo" terhadap putusan tersebut.
Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan
mestinya berhak mengajukan "Perlawanan Pihak Ketiga" dan menelanjangi kebusukan peradilan ini.
Siapa yang akan mulai??
David
HP. (0274)9345675
Posting Komentar