Selasa, 17 November 2015
Rabu, 26 Mei 2010
Tertib Pajak bisa mengurangi Cash Flow. berikut Cara Menghitung Denda Administrasi
Enaknya kita kasih kasus aja
PPN masa april 2009.dibayarkan tanggal 19 juni 2009. sebesar 1.523.627. dilaporkan tanggal 29 juni 2009 kemudian ada pembetulan tanggal 2 september 2009 dengan kurang bayar 32.457.500.
maka perhitungan dendanya sbb
Denda pasal 8(2a):
Atas keterlambatan pembayaran masa april 2009 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 15 mei 2009 ternyata dilakukan 19 juni 2009 maka akan timbul denda sbb:
2% x 2 bln x 1.523.627 = 60.945.
Denda pasal 7 :
Atas keterlambatan lapor masa april 2009 yang dilaporkan tanggal 20 mei 2009 ternyata dilakukan tanggal 29 juni 2009.maka atas keterlambatan pelaporan ini terkena denda 500.000
Denda pasal 9(2a) :
Atas pembetulan yang dilakukan tanggal 2 september 2009 yang terdapat kekurangan bayar sebesar 32.457.500.maka akan timbul denda sbb
2% x 4 bln x 32.457.500 = 2.596.600.
Maka total denda akibat tidak tertib pajak akan timbul STP sebesar : 60.945+500.000+2.596.600 = 3.157.545.angka ini mengambil porsi sebesar 9.3 % dari angka PPN yang seharusnya dibayar dan yang seharusnya tertib dilaporkan. angka 9.3% cukup angka yang harus dipertimbangkan keberadaannya akan menambah beban perusahaan.
demikian terima kasih sebelumnya semoga bermanfaat....he..he
Minggu, 08 November 2009
Hati2 Bertransaksi Dengan WP PKP Yang Nakal...
Hati2 saat ini banyak sekali WP yang PKP menyalah gunakan PPN yang telah dipungut dari
pembeli untuk tidak dibayarkan bahkan ada yang fiktif. Oleh karena itu apabila status usaha
anda merupakan PKP. maka harus benar2 meneliti dan mengawasi pihak penjual agar
dipastikan PPN yang telah dibayarkan oleh pembeli telah disetor dan dilaporkan ke kas negara
sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh UU pajak. Ada beberapa Hal yang perlu
perhatikan bagi pembeli agar PPN nya yang telah dipungut dapat diminimalisir penyalahgunaan:
1. Mintakan copy NPWP dan Surat Pengukuhan PKP Penjual serta Copy KTP Dirutnya/Pimpinannya. pada pra transaksi.
2. Teliti faktur pajak yang kita terima. No. PKPnya cocok tidak...kode daerahnya..cocok..kode KPPnya..cocok..tidak.
3. Liat no seri faktur pajak apakah menunjukan jumlah seri yang diluar angka wajar...mencurigakan.
4. Apabila Transaksinya cukup banyak.mintakan copy selalu SPT Masa PPNnya serta Bukti lapor dan SSPnya.
5.Arahkan arus pembayaran melalui transfer tidak melalui kas...
Saya kira ini memang menyulitkan penjual, membuat repot pihak penjual.namun pembeli itu kan raja masih memungkinkan untuk mengatur syarat pembelian....yang gunanya kedepan untuk kebaikan bersama dan tertib pajak serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang pajak atau oknum pajak.
Kamis, 29 Oktober 2009
Ringkasnya prosedure pajak begini....
Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo
Yang potensial yang masuk data base akan kita lihat kok SPTnya segini, padahal kita punya kita
punya data ini, misalnya lalu kita panggil nah ini. yang butuh pengawasan intensif. caranya akan kita perhalus.kita panggil dulu orangnya untuk perbaiki SPTnya.sanksi 2 % sebulan. max 24 bulan.
Tapi kalau bandel. kita tingkatkan ke pemeriksaan. dengan sanksi 200% kalau bandel juga kita tingkatkan ke penyidikan dengan sanksi 400%.itu kalau dia mau nebus kalau tidak ya masuk penjara.gitu.....
Jumat, 24 April 2009
PEMBUKUAN/PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK
PEMBUKUAN
PEMBUKUAN ADALAH SUATU PROSES PENCATATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG MELIPUTI HARTA,KEWAJIBAN,MODAL, PENGHASILAN DAN BIAYA, SERTA JUMLAH HARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHAN BARANG ATAU JASA YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA, DAN LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT.
PENCATATAN
YAITU PENGUMPULAN DATA YANG DIKUMPULKAN SECARA TERATUR TENTANG PEREDEARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN BRUTO SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK YANG TERHUTANG TERMASUK PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK DAN/ATAU YANG DIKENAI PAJAK YANG BERSIFAT FINAL.
YANG WAJIB MENYELENGARAKAN PEMBUKUAN(DENGAN KATA LAIN PADA SAAT PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN HARUS MELAMPIRKAN LABA/RUGI. NERACA. DAFTAR AKTIVA & PENYUSUTANNNYA)
• WAJIB PAJAK BADAN
• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. KECUALI WP ORANG PRIBADI YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M
YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN(SEBALIKNYA DARI ATAS. CUKUP PEREDARAN BRUTO PERBULAN AJA).
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. WP ORANG PRIBADI TERSEBUT YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M. DAN WP INI DAPAT MENGHITUNG PH NETO DENGAN MENGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO. DENGAN SYARAT MEMBERITAHUKAN KE DJP DLM JANGKA WAKTU 3 BULAN PERTAMA DARI TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN.
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS.
NPWP & MANFAATNYA
NPWP & MANFAATNYA
APA SIH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU ADALAH NOMOR YANG DIBERIKAN KPD WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIPERGUNKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAKDALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA.
BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN NPWP
DENGAN CARA LANGSUNG MENDATANGI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL DARI WAJIB PAJAK.
SYARAT UNTUK MEMILIKI NPWP
ISI FORMULIR PENDAFTARAN DAN MELAMPIRKAN FOTOCOPI KTP ATAU PASPOR.
MANFAAT MEMILIKI NPWP
A. KEMUDAHAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DALAM
• PENGAJUAN KREDIT BANK
• PEMBUATAN R/K DI BANK
• PENGAJUAN SIUP/TDP
• PEMBAYARAN PAJAK FINAL(PPh FINAL,PPN,BPHTB,DLL)
• PEMBUATAN PASPORT
• MENGIKUTI LELANG DI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,DAN BUMD
B. KEMUDAHAN PELAYANAN PERPAJAKAN
C. KEMUDAHAN PENGEMBALIAN PAJAK
LALU APA SANKSINYA APABILA TIDAK MEMILIKI NPWP
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMLIKI NPWP DAN ATAS PERBUATANNYA TERSEBUT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR
DEMIKIAN WAHAI MANUSIA INDONESIA, ANJURAN SAYA JIKA ANDA BERUMUR DIATAS 21 TAHUN AGAR SEGERA MENGURUS NPWP.
Sabtu, 18 April 2009
Surat Untuk WP Yang Punya Banyak Asset Tapi Nihil dan Tidak Lapor Pajak
SURAT UNTUK WP NIHIL TAPI PUNYA BANYAK ASSET
BANYAK WP YANG MENYATAKAN BAHWA DIRINYA BANYAK PUNYA ASSET TAPI TIDAK PERNAH LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK. TRUS SEDIKIT ADA RASA TAKUT KEMUDIAN INGIN LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK.
INTINYA PADA SAAT ADA PENGELUARAN, SUDAH PASTI ADA PEMASUKAN.
DALAM HAL PAJAK APAKAH PEMASUKAN TERSEBUT SUDAH KENA PAJAK ATAU BELUMNYA.
APABILA SUDAH KENA MAKA ITU AMAN. SEBALIKNYA. TAPI GA USAH KHAWATIR KRN PENGUSUTAN THD HARTA WP PRIBADI ATAUPUN PT YANG DIJADIKAN ALASAN UNTUK TINDAK PEMERIKSAAN BELUM PERNAH ADA.
KENAPA PEMERIKSAAN KRN PAHITNYA WP BIASANYA TIMBUL PADA SAAT PEMERIKSAAN. KRN PEMERIKSAAN MERUPAKAN UJI SEBERAPA BESAR KEPATUHAN WP THD PAJAK.
JADI PERTAMA YANG HARUS DIPIKIRKAN WP YAITU
BAGAIMANA TERHINDAR DARI PEMERIKSAAN. KALAU PUN HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN. BACK UP DATA WP SUDAH KUAT. SEHINGGA DAPAT DIPERJUANGAKAN SD PENGADILAN PAJAK SEBAGAI JALAN TERKAHIR BAGI WP UNTUK MEMINTA KEADILAN SEADIL2ADILNYA.
SERING JUGA WP TIDAK MENYADARI BAHWA SUMBER PEMASUKAN MEREKA SEBETULNYA DARI USAHA MEREKA SENDIRI YANG SECARA HUKUM TERPISAH DARI PRIBADI.
CONTOH : SEORANG DIREKTUR / KOMISARIS SUATU BENTUK USAHA BADAN. BENTUK BADAN BISA.
PT. .. DIDALAM PT MAKA PT INI TERPISAH SECARA HUKUM DENGAN PRIBADI TAPI PADA KENYATAAN NYA APABILA DIREKTUR TSB ATAU KOMISARIS YANG BENAR2 SAHAM 2NYA TSB DIMILIKI MEREKA BEBAS AMBIL UANG DI NO. REK. PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. DAN PENGAMBILAN INI TIDAK MAU DIBUKUKAN. SESUAI PERATURAN PAJAK SEHINGGA ASSET PT TURUN, KEMUDIAN ASSET PRIBADI NAIK. KENAIKAN ASSET PRIBADI INI AKAN MENJADI PERTANYAAN DARI MANA SUMBERNYA. DAN SUMBERNYA BELUM DIKENAI PAJAK.
JADI SUMBER PEMASUKAN UANG BAGI PRIBADI BISA DARI SUATU SUMBER SUDAH KENA PAJAK. MISALKAN
BUNGA DEPOSITO
PENDAPATAN DARI JUAL BELI SAHAM, OBLIGASI
DARI ASURANSI
HUTANG
HADIAH
BISA JUGA DARI SUMBER UANG POTENSIAL HARUSNYA KENA PAJAK
UANG PEMASUKAN USAHA DALAM BENTUK BADAN SUKA CAMPUR ADUK SAMA KEPENTINGAN OWNER. YANG SEHARUSNYA PADA SAAT UANG PT DIAMBIL PRIBADI UNTUK KPERLUAN PRIBADI MAKA ITU MENJADI TAMBAHAN PH YANG KENA PAJAK PPh 21. DAN HAL INI YANG TIDAK DISADARI OLEH WP OWNER. KRN TIDAK TERTIB PAJAK. TAPI MEREKA PUN AKAN KEBERATAN BILA UANG YANG MEREKA AMBIL KENA PAJAK LAGI.KARENA PT MEREKA SUDAH BAYAR PAJAK. HAL INI MASIH MENJADI PERDEBATAN. DAN SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATUR.
KONDISI BEGINI SEHARUSNYA DIPERJUANGKAN KE PENGADILAN PAJAK. TAPI SAMPAI SAAT INI BELUM ADA YANG BERANI.
TAPI ADA JUGA PERUSAHAAN YANG MAU TIDAK MAU HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN KARENA SETIAP TAHUN SPT PPh BADANNYA SELALU LEBIH BAYAR ATAU SPT PPN DAN PPNBM NYA SELALU LEBIH BAYAR. HAL INI TERJADI PADA PERUSAHAAN INVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN PERTANIAN DAN SEJENISNYA. ATAU YANG ORIENTASI EKSPOR. KRN EKSPOR PPNNYA 0%.UNTUK PERUSAHAAN TERSEBUT HARUS BENAR BAGUS BACKUP DATANYA DAN TERTIB PAJAK HARUS TINGGI TERHADAP KEWAJIBAN PUNGUT ATAU POTONGNYA.
Guru TK dan Muridnya Sang Calon Pimpinan Masa Depan
AKU DALAM TK KEPASTIAN