Tertib Pajak bisa mengurangi Cash Flow. berikut Cara Menghitung Denda Administrasi

Enaknya kita kasih kasus aja

PPN masa april 2009.dibayarkan tanggal 19 juni 2009. sebesar 1.523.627. dilaporkan tanggal 29 juni 2009 kemudian ada pembetulan tanggal 2 september 2009 dengan kurang bayar 32.457.500.
maka perhitungan dendanya sbb

Denda pasal 8(2a):
Atas keterlambatan pembayaran masa april 2009 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 15 mei 2009 ternyata dilakukan 19 juni 2009 maka akan timbul denda sbb:
2% x 2 bln x 1.523.627 = 60.945.

Denda pasal 7 :
Atas keterlambatan lapor masa april 2009 yang dilaporkan tanggal 20 mei 2009 ternyata dilakukan tanggal 29 juni 2009.maka atas keterlambatan pelaporan ini terkena denda 500.000

Denda pasal 9(2a) :
Atas pembetulan yang dilakukan tanggal 2 september 2009 yang terdapat kekurangan bayar sebesar 32.457.500.maka akan timbul denda sbb
2% x 4 bln x 32.457.500 = 2.596.600.

Maka total denda akibat tidak tertib pajak akan timbul STP sebesar : 60.945+500.000+2.596.600 = 3.157.545.angka ini mengambil porsi sebesar 9.3 % dari angka PPN yang seharusnya dibayar dan yang seharusnya tertib dilaporkan. angka 9.3% cukup angka yang harus dipertimbangkan keberadaannya akan menambah beban perusahaan.

demikian terima kasih sebelumnya semoga bermanfaat....he..he

Hati2 Bertransaksi Dengan WP PKP Yang Nakal...

Hati2 saat ini banyak sekali WP yang PKP menyalah gunakan PPN yang telah dipungut dari

pembeli untuk tidak dibayarkan bahkan ada yang fiktif. Oleh karena itu apabila status usaha

anda merupakan PKP. maka harus benar2 meneliti dan mengawasi pihak penjual agar

dipastikan PPN yang telah dibayarkan oleh pembeli telah disetor dan dilaporkan ke kas negara

sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh UU pajak. Ada beberapa Hal yang perlu

perhatikan bagi pembeli agar PPN nya yang telah dipungut dapat diminimalisir penyalahgunaan:


1. Mintakan copy NPWP dan Surat Pengukuhan PKP Penjual serta Copy KTP Dirutnya/Pimpinannya. pada pra transaksi.

2. Teliti faktur pajak yang kita terima. No. PKPnya cocok tidak...kode daerahnya..cocok..kode KPPnya..cocok..tidak.


3. Liat no seri faktur pajak apakah menunjukan jumlah seri yang diluar angka wajar...mencurigakan.

4. Apabila Transaksinya cukup banyak.mintakan copy selalu SPT Masa PPNnya serta Bukti lapor dan SSPnya.

5.Arahkan arus pembayaran melalui transfer tidak melalui kas...



Saya kira ini memang menyulitkan penjual, membuat repot pihak penjual.namun pembeli itu kan raja masih memungkinkan untuk mengatur syarat pembelian....yang gunanya kedepan untuk kebaikan bersama dan tertib pajak serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang pajak atau oknum pajak.

Ringkasnya prosedure pajak begini....

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo

Yang potensial yang masuk data base akan kita lihat kok SPTnya segini, padahal kita punya kita
punya data ini, misalnya lalu kita panggil nah ini. yang butuh pengawasan intensif. caranya akan kita perhalus.kita panggil dulu orangnya untuk perbaiki SPTnya.sanksi 2 % sebulan. max 24 bulan.
Tapi kalau bandel. kita tingkatkan ke pemeriksaan. dengan sanksi 200% kalau bandel juga kita tingkatkan ke penyidikan dengan sanksi 400%.itu kalau dia mau nebus kalau tidak ya masuk penjara.gitu.....

http://www.mailonpix.com/images/e7a4ef60550ad064cb72634c3bfbee6c.gif







PEMBUKUAN/PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK

PEMBUKUAN
PEMBUKUAN ADALAH SUATU PROSES PENCATATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG MELIPUTI HARTA,KEWAJIBAN,MODAL, PENGHASILAN DAN BIAYA, SERTA JUMLAH HARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHAN BARANG ATAU JASA YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA, DAN LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT.


PENCATATAN
YAITU PENGUMPULAN DATA YANG DIKUMPULKAN SECARA TERATUR TENTANG PEREDEARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN BRUTO SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK YANG TERHUTANG TERMASUK PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK DAN/ATAU YANG DIKENAI PAJAK YANG BERSIFAT FINAL.


YANG WAJIB MENYELENGARAKAN PEMBUKUAN(DENGAN KATA LAIN PADA SAAT PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN HARUS MELAMPIRKAN LABA/RUGI. NERACA. DAFTAR AKTIVA & PENYUSUTANNNYA)
• WAJIB PAJAK BADAN
• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. KECUALI WP ORANG PRIBADI YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M


YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN(SEBALIKNYA DARI ATAS. CUKUP PEREDARAN BRUTO PERBULAN AJA).
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. WP ORANG PRIBADI TERSEBUT YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M. DAN WP INI DAPAT MENGHITUNG PH NETO DENGAN MENGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO. DENGAN SYARAT MEMBERITAHUKAN KE DJP DLM JANGKA WAKTU 3 BULAN PERTAMA DARI TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN.
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS.

NPWP & MANFAATNYA

NPWP & MANFAATNYA


APA SIH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU ADALAH NOMOR YANG DIBERIKAN KPD WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIPERGUNKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAKDALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA.


BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN NPWP
DENGAN CARA LANGSUNG MENDATANGI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL DARI WAJIB PAJAK.


SYARAT UNTUK MEMILIKI NPWP
ISI FORMULIR PENDAFTARAN DAN MELAMPIRKAN FOTOCOPI KTP ATAU PASPOR.


MANFAAT MEMILIKI NPWP
A. KEMUDAHAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DALAM
• PENGAJUAN KREDIT BANK
• PEMBUATAN R/K DI BANK
• PENGAJUAN SIUP/TDP
• PEMBAYARAN PAJAK FINAL(PPh FINAL,PPN,BPHTB,DLL)
• PEMBUATAN PASPORT
• MENGIKUTI LELANG DI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,DAN BUMD

B. KEMUDAHAN PELAYANAN PERPAJAKAN
C. KEMUDAHAN PENGEMBALIAN PAJAK


LALU APA SANKSINYA APABILA TIDAK MEMILIKI NPWP
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMLIKI NPWP DAN ATAS PERBUATANNYA TERSEBUT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR


DEMIKIAN WAHAI MANUSIA INDONESIA, ANJURAN SAYA JIKA ANDA BERUMUR DIATAS 21 TAHUN AGAR SEGERA MENGURUS NPWP.

Surat Untuk WP Yang Punya Banyak Asset Tapi Nihil dan Tidak Lapor Pajak

click dibawah ini. anda akan dapat banyak informasi

SURAT UNTUK WP NIHIL TAPI PUNYA BANYAK ASSET

BANYAK WP YANG MENYATAKAN BAHWA DIRINYA BANYAK PUNYA ASSET TAPI TIDAK PERNAH LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK. TRUS SEDIKIT ADA RASA TAKUT KEMUDIAN INGIN LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK.

INTINYA PADA SAAT ADA PENGELUARAN, SUDAH PASTI ADA PEMASUKAN.

DALAM HAL PAJAK APAKAH PEMASUKAN TERSEBUT SUDAH KENA PAJAK ATAU BELUMNYA.

APABILA SUDAH KENA MAKA ITU AMAN. SEBALIKNYA. TAPI GA USAH KHAWATIR KRN PENGUSUTAN THD HARTA WP PRIBADI ATAUPUN PT YANG DIJADIKAN ALASAN UNTUK TINDAK PEMERIKSAAN BELUM PERNAH ADA.

KENAPA PEMERIKSAAN KRN PAHITNYA WP BIASANYA TIMBUL PADA SAAT PEMERIKSAAN. KRN PEMERIKSAAN MERUPAKAN UJI SEBERAPA BESAR KEPATUHAN WP THD PAJAK.

JADI PERTAMA YANG HARUS DIPIKIRKAN WP YAITU

BAGAIMANA TERHINDAR DARI PEMERIKSAAN. KALAU PUN HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN. BACK UP DATA WP SUDAH KUAT. SEHINGGA DAPAT DIPERJUANGAKAN SD PENGADILAN PAJAK SEBAGAI JALAN TERKAHIR BAGI WP UNTUK MEMINTA KEADILAN SEADIL2ADILNYA.

SERING JUGA WP TIDAK MENYADARI BAHWA SUMBER PEMASUKAN MEREKA SEBETULNYA DARI USAHA MEREKA SENDIRI YANG SECARA HUKUM TERPISAH DARI PRIBADI.

CONTOH : SEORANG DIREKTUR / KOMISARIS SUATU BENTUK USAHA BADAN. BENTUK BADAN BISA.

PT. .. DIDALAM PT MAKA PT INI TERPISAH SECARA HUKUM DENGAN PRIBADI TAPI PADA KENYATAAN NYA APABILA DIREKTUR TSB ATAU KOMISARIS YANG BENAR2 SAHAM 2NYA TSB DIMILIKI MEREKA BEBAS AMBIL UANG DI NO. REK. PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. DAN PENGAMBILAN INI TIDAK MAU DIBUKUKAN. SESUAI PERATURAN PAJAK SEHINGGA ASSET PT TURUN, KEMUDIAN ASSET PRIBADI NAIK. KENAIKAN ASSET PRIBADI INI AKAN MENJADI PERTANYAAN DARI MANA SUMBERNYA. DAN SUMBERNYA BELUM DIKENAI PAJAK.

JADI SUMBER PEMASUKAN UANG BAGI PRIBADI BISA DARI SUATU SUMBER SUDAH KENA PAJAK. MISALKAN

BUNGA DEPOSITO

PENDAPATAN DARI JUAL BELI SAHAM, OBLIGASI

DARI ASURANSI

HUTANG

HADIAH

BISA JUGA DARI SUMBER UANG POTENSIAL HARUSNYA KENA PAJAK

UANG PEMASUKAN USAHA DALAM BENTUK BADAN SUKA CAMPUR ADUK SAMA KEPENTINGAN OWNER. YANG SEHARUSNYA PADA SAAT UANG PT DIAMBIL PRIBADI UNTUK KPERLUAN PRIBADI MAKA ITU MENJADI TAMBAHAN PH YANG KENA PAJAK PPh 21. DAN HAL INI YANG TIDAK DISADARI OLEH WP OWNER. KRN TIDAK TERTIB PAJAK. TAPI MEREKA PUN AKAN KEBERATAN BILA UANG YANG MEREKA AMBIL KENA PAJAK LAGI.KARENA PT MEREKA SUDAH BAYAR PAJAK. HAL INI MASIH MENJADI PERDEBATAN. DAN SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATUR.

KONDISI BEGINI SEHARUSNYA DIPERJUANGKAN KE PENGADILAN PAJAK. TAPI SAMPAI SAAT INI BELUM ADA YANG BERANI.

TAPI ADA JUGA PERUSAHAAN YANG MAU TIDAK MAU HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN KARENA SETIAP TAHUN SPT PPh BADANNYA SELALU LEBIH BAYAR ATAU SPT PPN DAN PPNBM NYA SELALU LEBIH BAYAR. HAL INI TERJADI PADA PERUSAHAAN INVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN PERTANIAN DAN SEJENISNYA. ATAU YANG ORIENTASI EKSPOR. KRN EKSPOR PPNNYA 0%.UNTUK PERUSAHAAN TERSEBUT HARUS BENAR BAGUS BACKUP DATANYA DAN TERTIB PAJAK HARUS TINGGI TERHADAP KEWAJIBAN PUNGUT ATAU POTONGNYA.

Guru TK dan Muridnya Sang Calon Pimpinan Masa Depan

AKU DALAM TK KEPASTIAN

Surat Buat WP Yang Belum Tertib Pajak

click samping kiri anda akan dapat banyak cewe

SURAT UNTUK WP YANG TIDAK TERTIB PAJAK BULANAN DAN TAHUNAN

INFORMASI PERPAJAKAN PADA UMUMNYA PER JANUARI 2009

DENDA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

UKURAN KETERTIBAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN. JENIS LAPORAN PAJAK MENURUT WAKTUNYA

LAPORAN BULANAN

SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA, KENDATIPUN NIHIL JENIS LAPORAN PAJAK BULANAN..

1. SPT MASA/BULANAN PPh 25. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR. TETAPI BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

2. SPT MASA/BULANAN PPh 21. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR TETAP BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

3. SPT MASA PPN (INI KHUSUS PKP). APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 500.000, A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYAR. MAKA TERGANTUNG SUDAH ADA PEMERIKSAAN ATAU BELUM.

• APABILA SUDAH ADA PEMERIKSAAN YANG DITANDAI SUDAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN) MAKA DIKENAI DENDA 100%. DITAMBAH DENDA 2% PERBULAN (MAXIMUM 24 BULAN) DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

• APABILA PAJAK YANG KURANG BAYAR TERSEBUT DIBAYARKAN SEBELUM TERBITNYA SKP KB PPN. MAKA HANYA DIKENAI 2% PERBULAN.DIHITUNG SAAT SEHARUSNYA PAJAK TERHUTANG.

LAPORAN TAHUNAN

SETIAP WAJIB PAJAK BAIK ITU ORANG PRIBADI DAN BADAN (PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM) WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA SETIAP TAHUN. APABILA TIDAK MELAPORKAN DIKENAI SANKSI ADMNISTRASI SBB :

1. UNTUK BADAN DIKENAI DENDA Rp. 1.000.0000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

• SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)

• SPT FORM 1771 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

2. UNTUK PRIBADI PUNYA USAHA.DIKENAI DENDA Rp.100.000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

• SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)

• SPT FORM 1770 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

3. UNTUK PRIBADI KARYAWAN ATAU PRIBADI YANG TIDAK MEMPUNYAI USAHA.

• SPT FORM 1770 S ATAU 1770 SS.

SAAT TIMBUL TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK

SAAT TIMBULNYA TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK TIDAK BERSAMAAN DENGAN SAAT WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN. SERINGNYA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL 3 BULAN, 6 BULAN, SETAHUN, ATAU LEBIH LAMA DARI ITU. SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN. INI HANYA MASALAH WAKTU.

BEBERAPA PERTIMBANGAN.MENGAPA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL JAUH HARI SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN.

1. ADANYA KETERBATASAN TENAGA DAN WAKTU PETUGAS PAJAK.

2. ADANYA PROSES BIROKRASI INTERNAL DIDALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT.

3. ADANYA TANGGUNGJAWAB INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK ATAS KESUKSESAN PENAGIHAN TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT. KARENA SEKALI TERBIT SURAT TAGIHAN PAJAK MAKA APABILA WP TIDAK BAYAR MAKA AKAN DIIKUTI OLEH SURAT TEGORAN. KEMUDIAN SURAT PAKSA SERTA SITA.DAN ITU SEMUA MEMBUTUHKAN WAKTU DAN BIAYA. DAN HARUS DIPIKIRKAN BENAR PELAKSANAANNYA AKAN LANCAR ATAU TIDAK.

Presiden SBY Pun Lapor Pajak Pribadinya