Surat Buat WP Yang Belum Tertib Pajak

click samping kiri anda akan dapat banyak cewe

SURAT UNTUK WP YANG TIDAK TERTIB PAJAK BULANAN DAN TAHUNAN

INFORMASI PERPAJAKAN PADA UMUMNYA PER JANUARI 2009

DENDA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

UKURAN KETERTIBAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN. JENIS LAPORAN PAJAK MENURUT WAKTUNYA

LAPORAN BULANAN

SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA, KENDATIPUN NIHIL JENIS LAPORAN PAJAK BULANAN..

1. SPT MASA/BULANAN PPh 25. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR. TETAPI BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

2. SPT MASA/BULANAN PPh 21. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR TETAP BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

3. SPT MASA PPN (INI KHUSUS PKP). APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 500.000, A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYAR. MAKA TERGANTUNG SUDAH ADA PEMERIKSAAN ATAU BELUM.

• APABILA SUDAH ADA PEMERIKSAAN YANG DITANDAI SUDAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN) MAKA DIKENAI DENDA 100%. DITAMBAH DENDA 2% PERBULAN (MAXIMUM 24 BULAN) DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

• APABILA PAJAK YANG KURANG BAYAR TERSEBUT DIBAYARKAN SEBELUM TERBITNYA SKP KB PPN. MAKA HANYA DIKENAI 2% PERBULAN.DIHITUNG SAAT SEHARUSNYA PAJAK TERHUTANG.

LAPORAN TAHUNAN

SETIAP WAJIB PAJAK BAIK ITU ORANG PRIBADI DAN BADAN (PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM) WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA SETIAP TAHUN. APABILA TIDAK MELAPORKAN DIKENAI SANKSI ADMNISTRASI SBB :

1. UNTUK BADAN DIKENAI DENDA Rp. 1.000.0000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

• SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)

• SPT FORM 1771 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

2. UNTUK PRIBADI PUNYA USAHA.DIKENAI DENDA Rp.100.000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

• SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)

• SPT FORM 1770 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

3. UNTUK PRIBADI KARYAWAN ATAU PRIBADI YANG TIDAK MEMPUNYAI USAHA.

• SPT FORM 1770 S ATAU 1770 SS.

SAAT TIMBUL TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK

SAAT TIMBULNYA TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK TIDAK BERSAMAAN DENGAN SAAT WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN. SERINGNYA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL 3 BULAN, 6 BULAN, SETAHUN, ATAU LEBIH LAMA DARI ITU. SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN. INI HANYA MASALAH WAKTU.

BEBERAPA PERTIMBANGAN.MENGAPA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL JAUH HARI SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN.

1. ADANYA KETERBATASAN TENAGA DAN WAKTU PETUGAS PAJAK.

2. ADANYA PROSES BIROKRASI INTERNAL DIDALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT.

3. ADANYA TANGGUNGJAWAB INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK ATAS KESUKSESAN PENAGIHAN TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT. KARENA SEKALI TERBIT SURAT TAGIHAN PAJAK MAKA APABILA WP TIDAK BAYAR MAKA AKAN DIIKUTI OLEH SURAT TEGORAN. KEMUDIAN SURAT PAKSA SERTA SITA.DAN ITU SEMUA MEMBUTUHKAN WAKTU DAN BIAYA. DAN HARUS DIPIKIRKAN BENAR PELAKSANAANNYA AKAN LANCAR ATAU TIDAK.

Presiden SBY Pun Lapor Pajak Pribadinya

klik ini anda akan dapat banyak uang






GENERAL PROVISION

* WHAT KIND OF TAX DOES THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES (DGT) ADMINISTER? DGT ADMINISTERS INCOME TAX, VALLUE ADDED TAX AND ACQUISITION DUTY OF LAND AND BUILDING.

* WHO QUALIFIES AS TAXPAYER ? TAXPAYERS ARE INDIVIDUAL OR CORPORATION WHO HAS THE TAX OBLIGATION EITHER INCOME TAX(PPh) OR VALUE ADDED TAX(PPN) $- REGISTRATION , HOW TO GET A TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(TIN) FOR CORPORATION ? THE REQUIREMENT OF REGISTRATION ARE : - CERTIFICATION FROM BOARD OF INVESTMENT (BKPM) - NOTARY DEED FOR ESTASBLISHMENT OF THE COORPORATION -POWER OF ATTORNEY IF THE APPLICATION IS SIGNED BY PERSON WHO IS NOT THE AUTHORIZED PERSON IN THE COMPANY.

$ - WHERE TO REGISTER IF I HAVE SEVERAL BRANCES ? TAXPAYER, WHO HAS MORE THAN ONE PLACE OF BUSINESS,BRANCES, REPRESENTATIVE WHICH ARE LOCATED OUTSIDE JAKARTA, SHOULD REGISTER AT EACH TAX OF CENTRAL LOCATED FOR EACH PLACE OF BUSINESS FOR THE PURPOSE OF WITHHOLDING TAXES AND VALUE ADDED TAX ONLY

$ - WHEN TO HAVE A TIN ? CORPORATION AND INDIVIDUALS THAT ARE LIABLE TO BE TAXED SHOULD HAVE A TIN AS THE IDENTITY FOR TAX PURPOSES. THE TIN WILL APPLY FOR BOTH INCOME TAX AND WITHHOLDING TAX.

$ - IS THERE ANY ACTION TAKEN BY DGT IF A FIRM, WHICH HAS ANY OBLIGATION IN VAT NOT REGISTERED ? THE DGT MAY ISSUE A TIN AND OR ENFORCE AS TAXABLE PERSON FOR VAT.

$ - HOW TO PAY THE TAXES ? THE TAX DUE CAN BE PAID BY USING A PAYMENT SLIP(SSP) TO A BANK $ - WHEN TO FILE THE ANNUAL CORPORATE TAX RETURN ? THE CORPORATE TAX RETURN SHOULD BE SUBMITED NOT LATER THAN THREE MONTHS AFTER THE END OF A TAXABLE YEAR.

$ - WHO SHOULD SIGN THE TAX RETURN FOR A CORPORATION ? THE TAX RETURN MUST BE SIGNED BY A MEMBER OF THE MANAGEMENT OR BOARD OF DIRECTORS. IN CASE A TAX RETURN IS SIGNED BY OTHER THAN THE TAXPAYER, A POWER OF ATTORNEY MUST BE ATTACHED.

$ - WHAT SHOULD BE ATTACHED TO THE ANNUAL TAX RETURN ? THE ANNUAL INCOME TAX RETURN OF A TAXPAYER WHO IS OBLIGED TO MAINTAIN BOOKEEPING MUST BE ACCOMPANIED BY FINANCIAL STATEMENT IN THE FORM OF BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT AS WELL AS OTHER INFORMATION REQUIRED TO CALCULATE THE AMOUNT OF TAXABLE INCOME.

$ - WHAT IS COMPLETE TAX RETURN ? TAX RETURN IS CONSIDERED AS A COMPLETE RETURN IF THE INFORMATION LISTED IN THE FORM IS FULFILLED, THE ATTACHMENT IS COMPLETE, AND SIGNED BY THE AUTHORIZED PERSON.

$ - HOW TO FILL TAXRETURN ? EVERY TAXPAYER SHOULD COMPLETE THE TAX RETURN IN INDONESIA LANGUAGE, LATIN ALPHABET, ARABIC NUMERAL, AND RUPIAH CURRENCY, THEN SIGN AND LET TO THE DISTRICT TAX OF CE WHERE THE TAXPAYER IS REGISTERED. EXCEPT A TAXPAYER WHICH HAS A PERMISSION FROM THE MINISTER OF FINANCE TO USE FOREIGN LANGUAGE AND OTHER CURRENCY.

$ - HOW TO FILE THE ANNUAL TAX RETURN ? THE TAX RETURN SHOULD BE LED AT THE TAX OF CE WITH WHICH THE TAXPAYER IS REGISTERED OR SENDING IT BY A CERTI ED DELIVERY EITHER TTHROUGH POST OF CE OR COURIER SERVICE. IF YOU SUBMIT DIRECTLY TO THE TAX OF CE , YOU WILL GET A RECEIPT OF YOUR BILLING IF YOU USE A POST OF CE OR COURIER SERVICES, THE RECEIPT FROM THAT OF CE CAN BE USED AS A LING RECEIPT. FAILURE TO CMPLY WITH THE LING DEADLINE WILL BE SUBJECTED TO AN ADMINISTRATIVE SANCTION OF Rp. 100.000 HOWEVER, A CORPORATION MAY REQUEST AN EXTENSION TO SUBMIT WITH FOLLOWING CONDITION : - LETTER OF REQUEST - TEMPORARY TAX RETURN - AN INTERIM FINANCIAL STATEMENT - PAY THE ESTIMATED TAX DUE BASED ON THE TEMPORARY TAX RETURN THE EXTENSION IS GIVEN FOR A MAXIMUM OF SIX MONTHS AFTER THE END OF THE PERIOD OF LING.

OMZET 1.8 M WP ORANG PRIBADI BISA PAKAI NORMA

klik disini anda akan dapat beli mobil


(klik SEDIA APAPUN SENYUM untuk full display)

Nomer peraturan: : 01/PMK.03/2007

Tanggal : 2007-01-16 00:00:00

Perihal : PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a. bahwa besarnya peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Nama Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini berlaku berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) UU PPh diatur bahwa besarnya peredaran bruto sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) UU PPh dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

Mengingat.

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);

3. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.

Pasal 1

(1) Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.

Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI



Menurut aturan yang sekarang terakhir sudah berubah ke 4.5 milyar op bisa pakai norma

Deviden Kena Pajak

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima dividen akan dikenakan PPh Final sebesar 10%, hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Deviden Yang diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009.

Objek, Tarif dan Sifat Pemotongan PPh

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pemotong PPh

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

CONTOH SURAT BALASAN ATAS STP

Jakarta 21 Juli 2010

Kepada Yth

KPP Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX
Jl.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Up.Bagian Penerimaan & Keberatan

Perihal : Pembetulan Surat Tagihan Pajak PPh Orang Pribadi
Sesuai Dengan UU KUP No. 16pasal 16

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh OrangPribadi Nomor : SSSSSSSSSSSSSS tertanggal XXXXXX tentang tagihan atas angsuran PPh pasal 25 masa pajak XXXX beserta denda keterlambatannya sebesar Rp. XXXXXX,

maka bersama ini saya mengajukan suratpermohonan agar Surat Tagihan Pajak tersebut dibetulkan(dihapuskan) dengan dasar :

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja tidak perlu melakukan angsuran pembayaran PPh pasal 25 karena atas penghasilan tersebut sudah dipungut Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja.

Besarnya angsuran pajak untuk masa pajak sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama besar nilainya dengan bulan/masa terakhir tahun pajak sebelumnya.
Berdasarkan kedua point tersebut diatas tidak ada dasar bagi saya untuk membayar PPh pasal 25 masa pajak BBBBBBBB.

Untuk itu saya mohon dibuatkan surat pembetulan ataupun penghapusan Surat Tagihan Pajak Nomor : XXXXXXXXX menjadi NIHIL

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan

banyak terima kasih.


Jakarta XXXXXXXXXX

Hormat saya,



XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NPWP XXXXXXXXXXXXX



SURATNYE NTAR DITAMBAH DEH AMA YANG MODEL LAIN. TAPI KALAU MAU LIAT MODEL ARTIS LOKAL CEWEK KITE KLIK DSINIII

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

TANDA TERIMA

Telah Terima Dokumen dan catatan keuangan tahun 2005 dari PT. XXXX. Dokumen Tersebut Sebagai berikut;

1. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-XXX/WPJ.20/KP.XXXX/2005 Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak XXXXX s/d XXXXXXX 2005 nomor : 00xxxx / xxx / 0x / 00x / 0x tanggal 2x-0x-0x.

2. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-xxx/WPJ.20/KP.xxxx/200x Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak xxxx s/d xxxx 200x nomor : 00xxx / 10x / 0x / 00x / 0x tanggal 0x-x0-0x.

3. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (Asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 00xxx/10x/0x/00x/0x.

4. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 0xxx/10x/0x//00x/0x Jakarta ……………………...200x Nama : NIP :

PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO & TARIFNYA

SUMBER DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR OBYEK PAJAK PENGHASILAN BUNGA DEPOSITO DAN TARIFNYA

PPh PASAL 14 AYAT (2)

ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO BI

TARIFNYA

20% UTK WPDN & BUT

20% ATAU TARIF P3B UTK WPLN

DASAR PERHITUNGAN DARI JUMLAH BRUTO BUNGA

SIFAT
FINAL

PENGECUALIAN:

*ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI SEPANJANG JUMLAH

DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA SBI

TERSEBUT TIDAK MELEBIHI RP. 7.500.000 DAN BUKAN

MERUPAKAN JUMLAH YANG TERPECAH.

*ATAS BUNGA DAN DISKONTO YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BANK YANG

DIDIRIKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LUAR NEGERI DI INDONESIA.

*ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG TELAH DISAHKAN MENTERI KEUANGAN

SEPANJANG DANANYA DIPEROLEH DARI SUMBER PENDAPATAN SEBAGAIMAN

DIMAKSUD DALAM PASAL 29 UU NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

*ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK YANG DITUNJUK PEMERINTAH DALAM RANGKA

PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA DAN SANGAT SEDERHANA ATAU RUMAH SUSUN

SEDERHANA SEPANJANG UNTUK DIHUNI SENDIRI.

PUSING PIKIRIN PAJAK MAU TAU YANG LAIN SHIO MISALNYA YA KLIK DISINI DONG bossssss