KEEP SMILING DON'T GIVE UP. PRAY AND SURVIVE. SEDIA APAPUN SENYUM

Tertib Pajak bisa mengurangi Cash Flow. berikut Cara Menghitung Denda Administrasi

2010-05-26T21:30:00.000-07:00

Enaknya kita kasih kasus aja

PPN masa april 2009.dibayarkan tanggal 19 juni 2009. sebesar 1.523.627. dilaporkan tanggal 29 juni 2009 kemudian ada pembetulan tanggal 2 september 2009 dengan kurang bayar 32.457.500.
maka perhitungan dendanya sbb

Denda pasal 8(2a):
Atas keterlambatan pembayaran masa april 2009 yang seharusnya dilakukan paling lambat tanggal 15 mei 2009 ternyata dilakukan 19 juni 2009 maka akan timbul denda sbb:
2% x 2 bln x 1.523.627 = 60.945.

Denda pasal 7 :
Atas keterlambatan lapor masa april 2009 yang dilaporkan tanggal 20 mei 2009 ternyata dilakukan tanggal 29 juni 2009.maka atas keterlambatan pelaporan ini terkena denda 500.000

Denda pasal 9(2a) :
Atas pembetulan yang dilakukan tanggal 2 september 2009 yang terdapat kekurangan bayar sebesar 32.457.500.maka akan timbul denda sbb
2% x 4 bln x 32.457.500 = 2.596.600.

Maka total denda akibat tidak tertib pajak akan timbul STP sebesar : 60.945+500.000+2.596.600 = 3.157.545.angka ini mengambil porsi sebesar 9.3 % dari angka PPN yang seharusnya dibayar dan yang seharusnya tertib dilaporkan. angka 9.3% cukup angka yang harus dipertimbangkan keberadaannya akan menambah beban perusahaan.

demikian terima kasih sebelumnya semoga bermanfaat....he..he

Hati2 Bertransaksi Dengan WP PKP Yang Nakal...

2009-11-08T21:29:00.000-08:00

Hati2 saat ini banyak sekali WP yang PKP menyalah gunakan PPN yang telah dipungut dari

pembeli untuk tidak dibayarkan bahkan ada yang fiktif. Oleh karena itu apabila status usaha

anda merupakan PKP. maka harus benar2 meneliti dan mengawasi pihak penjual agar

dipastikan PPN yang telah dibayarkan oleh pembeli telah disetor dan dilaporkan ke kas negara

sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh UU pajak. Ada beberapa Hal yang perlu

perhatikan bagi pembeli agar PPN nya yang telah dipungut dapat diminimalisir penyalahgunaan:

1. Mintakan copy NPWP dan Surat Pengukuhan PKP Penjual serta Copy KTP Dirutnya/Pimpinannya. pada pra transaksi.

2. Teliti faktur pajak yang kita terima. No. PKPnya cocok tidak...kode daerahnya..cocok..kode KPPnya..cocok..tidak.

3. Liat no seri faktur pajak apakah menunjukan jumlah seri yang diluar angka wajar...mencurigakan.

4. Apabila Transaksinya cukup banyak.mintakan copy selalu SPT Masa PPNnya serta Bukti lapor dan SSPnya.

5.Arahkan arus pembayaran melalui transfer tidak melalui kas...

Saya kira ini memang menyulitkan penjual, membuat repot pihak penjual.namun pembeli itu kan raja masih memungkinkan untuk mengatur syarat pembelian....yang gunanya kedepan untuk kebaikan bersama dan tertib pajak serta terhindar dari penyalahgunaan wewenang pajak atau oknum pajak.

Ringkasnya prosedure pajak begini....

2009-10-29T23:23:00.000-07:00

Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo

Yang potensial yang masuk data base akan kita lihat kok SPTnya segini, padahal kita punya kita
punya data ini, misalnya lalu kita panggil nah ini. yang butuh pengawasan intensif. caranya akan kita perhalus.kita panggil dulu orangnya untuk perbaiki SPTnya.sanksi 2 % sebulan. max 24 bulan.
Tapi kalau bandel. kita tingkatkan ke pemeriksaan. dengan sanksi 200% kalau bandel juga kita tingkatkan ke penyidikan dengan sanksi 400%.itu kalau dia mau nebus kalau tidak ya masuk penjara.gitu.....

2009-04-24T03:50:00.000-07:00

http://www.mailonpix.com/images/e7a4ef60550ad064cb72634c3bfbee6c.gif

PEMBUKUAN/PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK

PEMBUKUAN
PEMBUKUAN ADALAH SUATU PROSES PENCATATAN YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI KEUANGAN YANG MELIPUTI HARTA,KEWAJIBAN,MODAL, PENGHASILAN DAN BIAYA, SERTA JUMLAH HARGA PEROLEHAN DAN PENYERAHAN BARANG ATAU JASA YANG DITUTUP DENGAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN BERUPA NERACA, DAN LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE TAHUN PAJAK TERSEBUT.

PENCATATAN
YAITU PENGUMPULAN DATA YANG DIKUMPULKAN SECARA TERATUR TENTANG PEREDEARAN ATAU PENERIMAAN BRUTO DAN/ATAU PENGHASILAN BRUTO SEBAGAI DASAR UNTUK MENGHITUNG JUMLAH PAJAK YANG TERHUTANG TERMASUK PENGHASILAN YANG BUKAN OBYEK PAJAK DAN/ATAU YANG DIKENAI PAJAK YANG BERSIFAT FINAL.

YANG WAJIB MENYELENGARAKAN PEMBUKUAN(DENGAN KATA LAIN PADA SAAT PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN HARUS MELAMPIRKAN LABA/RUGI. NERACA. DAFTAR AKTIVA & PENYUSUTANNNYA)
• WAJIB PAJAK BADAN
• WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. KECUALI WP ORANG PRIBADI YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M

YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PENCATATAN(SEBALIKNYA DARI ATAS. CUKUP PEREDARAN BRUTO PERBULAN AJA).
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA. WP ORANG PRIBADI TERSEBUT YANG PEREDARAN BRUTONYA DALAM 1 TAHUN KURANG DARI 1.8 M. DAN WP INI DAPAT MENGHITUNG PH NETO DENGAN MENGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO. DENGAN SYARAT MEMBERITAHUKAN KE DJP DLM JANGKA WAKTU 3 BULAN PERTAMA DARI TAHUN PAJAK BERSANGKUTAN.
• WAJIB ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS.

NPWP & MANFAATNYA

2009-04-24T03:43:00.000-07:00

NPWP & MANFAATNYA

APA SIH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU.
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ITU ADALAH NOMOR YANG DIBERIKAN KPD WAJIB PAJAK SEBAGAI SARANA DALAM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIPERGUNKAN SEBAGAI TANDA PENGENAL DIRI ATAU IDENTITAS WAJIB PAJAKDALAM MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA.

BAGAIMANA CARA MENDAPATKAN NPWP
DENGAN CARA LANGSUNG MENDATANGI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG WILAYAH KERJANYA MELIPUTI TEMPAT TINGGAL DARI WAJIB PAJAK.

SYARAT UNTUK MEMILIKI NPWP
ISI FORMULIR PENDAFTARAN DAN MELAMPIRKAN FOTOCOPI KTP ATAU PASPOR.

MANFAAT MEMILIKI NPWP
A. KEMUDAHAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DALAM
• PENGAJUAN KREDIT BANK
• PEMBUATAN R/K DI BANK
• PENGAJUAN SIUP/TDP
• PEMBAYARAN PAJAK FINAL(PPh FINAL,PPN,BPHTB,DLL)
• PEMBUATAN PASPORT
• MENGIKUTI LELANG DI INSTANSI PEMERINTAH,BUMN,DAN BUMD

B. KEMUDAHAN PELAYANAN PERPAJAKAN
C. KEMUDAHAN PENGEMBALIAN PAJAK

LALU APA SANKSINYA APABILA TIDAK MEMILIKI NPWP
SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMLIKI NPWP DAN ATAS PERBUATANNYA TERSEBUT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA. DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 6 BULAN DAN PALING LAMA 6 TAHUN DAN DENDA PALING SEDIKIT 2 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR DAN PALING BANYAK 4 KALI JUMLAH PAJAK TERHUTANG YANG TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR

DEMIKIAN WAHAI MANUSIA INDONESIA, ANJURAN SAYA JIKA ANDA BERUMUR DIATAS 21 TAHUN AGAR SEGERA MENGURUS NPWP.

Surat Untuk WP Yang Punya Banyak Asset Tapi Nihil dan Tidak Lapor Pajak

2009-04-18T07:21:00.000-07:00

click dibawah ini. anda akan dapat banyak informasi

SURAT UNTUK WP NIHIL TAPI PUNYA BANYAK ASSET

BANYAK WP YANG MENYATAKAN BAHWA DIRINYA BANYAK PUNYA ASSET TAPI TIDAK PERNAH LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK. TRUS SEDIKIT ADA RASA TAKUT KEMUDIAN INGIN LAPOR PAJAK ATAU BAYAR PAJAK.

INTINYA PADA SAAT ADA PENGELUARAN, SUDAH PASTI ADA PEMASUKAN.

DALAM HAL PAJAK APAKAH PEMASUKAN TERSEBUT SUDAH KENA PAJAK ATAU BELUMNYA.

APABILA SUDAH KENA MAKA ITU AMAN. SEBALIKNYA. TAPI GA USAH KHAWATIR KRN PENGUSUTAN THD HARTA WP PRIBADI ATAUPUN PT YANG DIJADIKAN ALASAN UNTUK TINDAK PEMERIKSAAN BELUM PERNAH ADA.

KENAPA PEMERIKSAAN KRN PAHITNYA WP BIASANYA TIMBUL PADA SAAT PEMERIKSAAN. KRN PEMERIKSAAN MERUPAKAN UJI SEBERAPA BESAR KEPATUHAN WP THD PAJAK.

JADI PERTAMA YANG HARUS DIPIKIRKAN WP YAITU

BAGAIMANA TERHINDAR DARI PEMERIKSAAN. KALAU PUN HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN. BACK UP DATA WP SUDAH KUAT. SEHINGGA DAPAT DIPERJUANGAKAN SD PENGADILAN PAJAK SEBAGAI JALAN TERKAHIR BAGI WP UNTUK MEMINTA KEADILAN SEADIL2ADILNYA.

SERING JUGA WP TIDAK MENYADARI BAHWA SUMBER PEMASUKAN MEREKA SEBETULNYA DARI USAHA MEREKA SENDIRI YANG SECARA HUKUM TERPISAH DARI PRIBADI.

CONTOH : SEORANG DIREKTUR / KOMISARIS SUATU BENTUK USAHA BADAN. BENTUK BADAN BISA.

PT. .. DIDALAM PT MAKA PT INI TERPISAH SECARA HUKUM DENGAN PRIBADI TAPI PADA KENYATAAN NYA APABILA DIREKTUR TSB ATAU KOMISARIS YANG BENAR2 SAHAM 2NYA TSB DIMILIKI MEREKA BEBAS AMBIL UANG DI NO. REK. PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI. DAN PENGAMBILAN INI TIDAK MAU DIBUKUKAN. SESUAI PERATURAN PAJAK SEHINGGA ASSET PT TURUN, KEMUDIAN ASSET PRIBADI NAIK. KENAIKAN ASSET PRIBADI INI AKAN MENJADI PERTANYAAN DARI MANA SUMBERNYA. DAN SUMBERNYA BELUM DIKENAI PAJAK.

JADI SUMBER PEMASUKAN UANG BAGI PRIBADI BISA DARI SUATU SUMBER SUDAH KENA PAJAK. MISALKAN

BUNGA DEPOSITO

PENDAPATAN DARI JUAL BELI SAHAM, OBLIGASI

DARI ASURANSI

HUTANG

HADIAH

BISA JUGA DARI SUMBER UANG POTENSIAL HARUSNYA KENA PAJAK

UANG PEMASUKAN USAHA DALAM BENTUK BADAN SUKA CAMPUR ADUK SAMA KEPENTINGAN OWNER. YANG SEHARUSNYA PADA SAAT UANG PT DIAMBIL PRIBADI UNTUK KPERLUAN PRIBADI MAKA ITU MENJADI TAMBAHAN PH YANG KENA PAJAK PPh 21. DAN HAL INI YANG TIDAK DISADARI OLEH WP OWNER. KRN TIDAK TERTIB PAJAK. TAPI MEREKA PUN AKAN KEBERATAN BILA UANG YANG MEREKA AMBIL KENA PAJAK LAGI.KARENA PT MEREKA SUDAH BAYAR PAJAK. HAL INI MASIH MENJADI PERDEBATAN. DAN SAMPAI SAAT INI TIDAK ADA ATURAN YANG MENGATUR.

KONDISI BEGINI SEHARUSNYA DIPERJUANGKAN KE PENGADILAN PAJAK. TAPI SAMPAI SAAT INI BELUM ADA YANG BERANI.

TAPI ADA JUGA PERUSAHAAN YANG MAU TIDAK MAU HARUS MENGHADAPI PEMERIKSAAN KARENA SETIAP TAHUN SPT PPh BADANNYA SELALU LEBIH BAYAR ATAU SPT PPN DAN PPNBM NYA SELALU LEBIH BAYAR. HAL INI TERJADI PADA PERUSAHAAN INVESTASI DIBIDANG PERTAMBANGAN PERTANIAN DAN SEJENISNYA. ATAU YANG ORIENTASI EKSPOR. KRN EKSPOR PPNNYA 0%.UNTUK PERUSAHAAN TERSEBUT HARUS BENAR BAGUS BACKUP DATANYA DAN TERTIB PAJAK HARUS TINGGI TERHADAP KEWAJIBAN PUNGUT ATAU POTONGNYA.

Guru TK dan Muridnya Sang Calon Pimpinan Masa Depan

AKU DALAM TK KEPASTIAN

Surat Buat WP Yang Belum Tertib Pajak

2009-04-18T06:59:00.000-07:00

click samping kiri anda akan dapat banyak cewe

SURAT UNTUK WP YANG TIDAK TERTIB PAJAK BULANAN DAN TAHUNAN

INFORMASI PERPAJAKAN PADA UMUMNYA PER JANUARI 2009

DENDA DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

UKURAN KETERTIBAN LAPORAN PAJAK PERUSAHAAN. JENIS LAPORAN PAJAK MENURUT WAKTUNYA

LAPORAN BULANAN

SETIAP PERUSAHAAN WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA, KENDATIPUN NIHIL JENIS LAPORAN PAJAK BULANAN..

SPT MASA/BULANAN PPh 25. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR. TETAPI BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

SPT MASA/BULANAN PPh 21. APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 100.000, APABILA ADA KURANG BAYAR TETAP BELUM DIBAYAR DIKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

SPT MASA PPN (INI KHUSUS PKP). APABILA TIDAK MELAPOR DIKENAI DENDA Rp. 500.000, A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYAR. MAKA TERGANTUNG SUDAH ADA PEMERIKSAAN ATAU BELUM.

APABILA SUDAH ADA PEMERIKSAAN YANG DITANDAI SUDAH DITERBITKANNYA SKPKB PPN(SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN) MAKA DIKENAI DENDA 100%. DITAMBAH DENDA 2% PERBULAN (MAXIMUM 24 BULAN) DARI KURANG BAYAR TERSEBUT.

APABILA PAJAK YANG KURANG BAYAR TERSEBUT DIBAYARKAN SEBELUM TERBITNYA SKP KB PPN. MAKA HANYA DIKENAI 2% PERBULAN.DIHITUNG SAAT SEHARUSNYA PAJAK TERHUTANG.

LAPORAN TAHUNAN

SETIAP WAJIB PAJAK BAIK ITU ORANG PRIBADI DAN BADAN (PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM) WAJIB MELAPORKAN PAJAKNYA SETIAP TAHUN. APABILA TIDAK MELAPORKAN DIKENAI SANKSI ADMNISTRASI SBB :

UNTUK BADAN DIKENAI DENDA Rp. 1.000.0000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)
SPT FORM 1771 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

UNTUK PRIBADI PUNYA USAHA.DIKENAI DENDA Rp.100.000. A PABILA ADA KURANG BAYAR TAPI BELUM DIBAYARKAN DKENAI DENDA 2% PERBULAN DARI KURANG BAYAR TERSEBUT. SEPERTI DIKETAHUI ADA 2 FORM SPT YANG HARUS DILAPORKAN TAHUNAN. YAITU

SPT FORM 1721 (LAPORAN TENTANG POT.PAJAK KARYAWAN)
SPT FORM 1770 (LAPORAN LABA/RUGI PERUSAHAAN)

UNTUK PRIBADI KARYAWAN ATAU PRIBADI YANG TIDAK MEMPUNYAI USAHA.

SPT FORM 1770 S ATAU 1770 SS.

SAAT TIMBUL TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK

SAAT TIMBULNYA TAGIHAN PAJAK ATAS KELALAIAN WAJIB PAJAK TIDAK BERSAMAAN DENGAN SAAT WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN. SERINGNYA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL 3 BULAN, 6 BULAN, SETAHUN, ATAU LEBIH LAMA DARI ITU. SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN. INI HANYA MASALAH WAKTU.

BEBERAPA PERTIMBANGAN.MENGAPA SURAT TAGIHAN PAJAK TIMBUL JAUH HARI SETELAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN KELALAIAN DIDALAM PERPAJAKAN.

ADANYA KETERBATASAN TENAGA DAN WAKTU PETUGAS PAJAK.
ADANYA PROSES BIROKRASI INTERNAL DIDALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT.
ADANYA TANGGUNGJAWAB INTERNAL KANTOR PELAYANAN PAJAK ATAS KESUKSESAN PENAGIHAN TERHADAP SURAT TAGIHAN PAJAK TERSEBUT. KARENA SEKALI TERBIT SURAT TAGIHAN PAJAK MAKA APABILA WP TIDAK BAYAR MAKA AKAN DIIKUTI OLEH SURAT TEGORAN. KEMUDIAN SURAT PAKSA SERTA SITA.DAN ITU SEMUA MEMBUTUHKAN WAKTU DAN BIAYA. DAN HARUS DIPIKIRKAN BENAR PELAKSANAANNYA AKAN LANCAR ATAU TIDAK.

Presiden SBY Pun Lapor Pajak Pribadinya

2008-12-27T05:32:00.000-08:00

klik ini anda akan dapat banyak uang

GENERAL PROVISION

* WHAT KIND OF TAX DOES THE DIRECTORATE GENERAL OF TAXES (DGT) ADMINISTER? DGT ADMINISTERS INCOME TAX, VALLUE ADDED TAX AND ACQUISITION DUTY OF LAND AND BUILDING.

* WHO QUALIFIES AS TAXPAYER ? TAXPAYERS ARE INDIVIDUAL OR CORPORATION WHO HAS THE TAX OBLIGATION EITHER INCOME TAX(PPh) OR VALUE ADDED TAX(PPN) $- REGISTRATION , HOW TO GET A TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER(TIN) FOR CORPORATION ? THE REQUIREMENT OF REGISTRATION ARE : - CERTIFICATION FROM BOARD OF INVESTMENT (BKPM) - NOTARY DEED FOR ESTASBLISHMENT OF THE COORPORATION -POWER OF ATTORNEY IF THE APPLICATION IS SIGNED BY PERSON WHO IS NOT THE AUTHORIZED PERSON IN THE COMPANY.

$ - WHERE TO REGISTER IF I HAVE SEVERAL BRANCES ? TAXPAYER, WHO HAS MORE THAN ONE PLACE OF BUSINESS,BRANCES, REPRESENTATIVE WHICH ARE LOCATED OUTSIDE JAKARTA, SHOULD REGISTER AT EACH TAX OF CENTRAL LOCATED FOR EACH PLACE OF BUSINESS FOR THE PURPOSE OF WITHHOLDING TAXES AND VALUE ADDED TAX ONLY

$ - WHEN TO HAVE A TIN ? CORPORATION AND INDIVIDUALS THAT ARE LIABLE TO BE TAXED SHOULD HAVE A TIN AS THE IDENTITY FOR TAX PURPOSES. THE TIN WILL APPLY FOR BOTH INCOME TAX AND WITHHOLDING TAX.

$ - IS THERE ANY ACTION TAKEN BY DGT IF A FIRM, WHICH HAS ANY OBLIGATION IN VAT NOT REGISTERED ? THE DGT MAY ISSUE A TIN AND OR ENFORCE AS TAXABLE PERSON FOR VAT.

$ - HOW TO PAY THE TAXES ? THE TAX DUE CAN BE PAID BY USING A PAYMENT SLIP(SSP) TO A BANK $ - WHEN TO FILE THE ANNUAL CORPORATE TAX RETURN ? THE CORPORATE TAX RETURN SHOULD BE SUBMITED NOT LATER THAN THREE MONTHS AFTER THE END OF A TAXABLE YEAR.

$ - WHO SHOULD SIGN THE TAX RETURN FOR A CORPORATION ? THE TAX RETURN MUST BE SIGNED BY A MEMBER OF THE MANAGEMENT OR BOARD OF DIRECTORS. IN CASE A TAX RETURN IS SIGNED BY OTHER THAN THE TAXPAYER, A POWER OF ATTORNEY MUST BE ATTACHED.

$ - WHAT SHOULD BE ATTACHED TO THE ANNUAL TAX RETURN ? THE ANNUAL INCOME TAX RETURN OF A TAXPAYER WHO IS OBLIGED TO MAINTAIN BOOKEEPING MUST BE ACCOMPANIED BY FINANCIAL STATEMENT IN THE FORM OF BALANCE SHEET AND INCOME STATEMENT AS WELL AS OTHER INFORMATION REQUIRED TO CALCULATE THE AMOUNT OF TAXABLE INCOME.

$ - WHAT IS COMPLETE TAX RETURN ? TAX RETURN IS CONSIDERED AS A COMPLETE RETURN IF THE INFORMATION LISTED IN THE FORM IS FULFILLED, THE ATTACHMENT IS COMPLETE, AND SIGNED BY THE AUTHORIZED PERSON.

$ - HOW TO FILL TAXRETURN ? EVERY TAXPAYER SHOULD COMPLETE THE TAX RETURN IN INDONESIA LANGUAGE, LATIN ALPHABET, ARABIC NUMERAL, AND RUPIAH CURRENCY, THEN SIGN AND LET TO THE DISTRICT TAX OF CE WHERE THE TAXPAYER IS REGISTERED. EXCEPT A TAXPAYER WHICH HAS A PERMISSION FROM THE MINISTER OF FINANCE TO USE FOREIGN LANGUAGE AND OTHER CURRENCY.

$ - HOW TO FILE THE ANNUAL TAX RETURN ? THE TAX RETURN SHOULD BE LED AT THE TAX OF CE WITH WHICH THE TAXPAYER IS REGISTERED OR SENDING IT BY A CERTI ED DELIVERY EITHER TTHROUGH POST OF CE OR COURIER SERVICE. IF YOU SUBMIT DIRECTLY TO THE TAX OF CE , YOU WILL GET A RECEIPT OF YOUR BILLING IF YOU USE A POST OF CE OR COURIER SERVICES, THE RECEIPT FROM THAT OF CE CAN BE USED AS A LING RECEIPT. FAILURE TO CMPLY WITH THE LING DEADLINE WILL BE SUBJECTED TO AN ADMINISTRATIVE SANCTION OF Rp. 100.000 HOWEVER, A CORPORATION MAY REQUEST AN EXTENSION TO SUBMIT WITH FOLLOWING CONDITION : - LETTER OF REQUEST - TEMPORARY TAX RETURN - AN INTERIM FINANCIAL STATEMENT - PAY THE ESTIMATED TAX DUE BASED ON THE TEMPORARY TAX RETURN THE EXTENSION IS GIVEN FOR A MAXIMUM OF SIX MONTHS AFTER THE END OF THE PERIOD OF LING.

OMZET 1.8 M WP ORANG PRIBADI BISA PAKAI NORMA

2008-11-01T08:57:00.000-07:00

klik disini anda akan dapat beli mobil

(klik SEDIA APAPUN SENYUM untuk full display)

Nomer peraturan: : 01/PMK.03/2007

Tanggal : 2007-01-16 00:00:00

Perihal : PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a. bahwa besarnya peredaran bruto bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Nama Penghitungan Penghasilan Neto yang selama ini berlaku berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (7) UU PPh diatur bahwa besarnya peredaran bruto sebagaimana diatur Pasal 14 ayat (2) UU PPh dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;

Mengingat.

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);

3. Keputusan Presiden No. 20/P Tahun 2005;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO.

Pasal 1

(1) Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2007.

Pasal 2

Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan bermaksud menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 3

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2007

MENTERI KEUANGAN,

ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Menurut aturan yang sekarang terakhir sudah berubah ke 4.5 milyar op bisa pakai norma

Deviden Kena Pajak

2008-09-20T06:46:00.000-07:00

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima dividen akan dikenakan PPh Final sebesar 10%, hal tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Deviden Yang diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009.

Objek, Tarif dan Sifat Pemotongan PPh

Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pemotong PPh

Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen.

CONTOH SURAT BALASAN ATAS STP

2008-07-26T07:02:00.000-07:00

Jakarta 21 Juli 2010

Kepada Yth

KPP Jakarta XXXXXXXXXXXXXXX
Jl.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Up.Bagian Penerimaan & Keberatan

Perihal : Pembetulan Surat Tagihan Pajak PPh Orang Pribadi
Sesuai Dengan UU KUP No. 16pasal 16

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh OrangPribadi Nomor : SSSSSSSSSSSSSS tertanggal XXXXXX tentang tagihan atas angsuran PPh pasal 25 masa pajak XXXX beserta denda keterlambatannya sebesar Rp. XXXXXX,

maka bersama ini saya mengajukan suratpermohonan agar Surat Tagihan Pajak tersebut dibetulkan(dihapuskan) dengan dasar :

Wajib Pajak Orang Pribadi Yang hanya mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja tidak perlu melakukan angsuran pembayaran PPh pasal 25 karena atas penghasilan tersebut sudah dipungut Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja.

Besarnya angsuran pajak untuk masa pajak sebelum disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama besar nilainya dengan bulan/masa terakhir tahun pajak sebelumnya.
Berdasarkan kedua point tersebut diatas tidak ada dasar bagi saya untuk membayar PPh pasal 25 masa pajak BBBBBBBB.

Untuk itu saya mohon dibuatkan surat pembetulan ataupun penghapusan Surat Tagihan Pajak Nomor : XXXXXXXXX menjadi NIHIL

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak kami mengucapkan

banyak terima kasih.

Jakarta XXXXXXXXXX

Hormat saya,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
NPWP XXXXXXXXXXXXX

SURATNYE NTAR DITAMBAH DEH AMA YANG MODEL LAIN. TAPI KALAU MAU LIAT MODEL ARTIS LOKAL CEWEK KITE KLIK DSINIII

CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

2008-07-26T06:46:00.000-07:00

TANDA TERIMA

Telah Terima Dokumen dan catatan keuangan tahun 2005 dari PT. XXXX. Dokumen Tersebut Sebagai berikut;

1. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-XXX/WPJ.20/KP.XXXX/2005 Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak XXXXX s/d XXXXXXX 2005 nomor : 00xxxx / xxx / 0x / 00x / 0x tanggal 2x-0x-0x.

2. Copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-xxx/WPJ.20/KP.xxxx/200x Tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar. Yang merupakan keputusan pembatalan atas STP PPh Pasal 25 Badan masa pajak xxxx s/d xxxx 200x nomor : 00xxx / 10x / 0x / 00x / 0x tanggal 0x-x0-0x.

3. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (Asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 00xxx/10x/0x/00x/0x.

4. Surat Setoran Pajak Lembar ke 3 (asli) merupakan surat setoran pelunasan STP Nomor 0xxx/10x/0x//00x/0x Jakarta ……………………...200x Nama : NIP :

PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO & TARIFNYA

2008-07-12T06:09:00.000-07:00

SUMBER DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR OBYEK PAJAK PENGHASILAN BUNGA DEPOSITO DAN TARIFNYA

PPh PASAL 14 AYAT (2)

ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO BI

TARIFNYA

20% UTK WPDN & BUT

20% ATAU TARIF P3B UTK WPLN

DASAR PERHITUNGAN DARI JUMLAH BRUTO BUNGA

SIFAT
FINAL

PENGECUALIAN:

*ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI SEPANJANG JUMLAH

DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA SBI

TERSEBUT TIDAK MELEBIHI RP. 7.500.000 DAN BUKAN

MERUPAKAN JUMLAH YANG TERPECAH.

*ATAS BUNGA DAN DISKONTO YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BANK YANG

DIDIRIKAN DI INDONESIA ATAU CABANG BANK LUAR NEGERI DI INDONESIA.

*ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI YANG DITERIMA

ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YANG TELAH DISAHKAN MENTERI KEUANGAN

SEPANJANG DANANYA DIPEROLEH DARI SUMBER PENDAPATAN SEBAGAIMAN

DIMAKSUD DALAM PASAL 29 UU NO. 11 TAHUN 1992 TENTANG DANA PENSIUN

*ATAS BUNGA TABUNGAN PADA BANK YANG DITUNJUK PEMERINTAH DALAM RANGKA

PEMILIKAN RUMAH SEDERHANA DAN SANGAT SEDERHANA ATAU RUMAH SUSUN

SEDERHANA SEPANJANG UNTUK DIHUNI SENDIRI.

PUSING PIKIRIN PAJAK MAU TAU YANG LAIN SHIO MISALNYA YA KLIK DISINI DONG bossssss

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT ANDA

2008-06-29T07:09:00.000-07:00

SUMBER DATA DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
MERUPAKAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMPERPANJANG JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh KARENA WAJIB PAJAK BELUM SELESAI PENYUSUNAN SPT TAHUNAN PPh.

DASAR HUKUM
· PASAL 3 (4) UU KUP TAHUN 2007

TATA CARA & PERSYARATAN :

1. SYARAT PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN , YAITU :

· WAJIB PAJAK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERAKHIR DENGAN MENYEBUTKAN ALASAN-ALASANNYA.

·MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA TAHUN PAJAK YANG BERKENAAN.

· MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PAJAK YANG TERHUTANG

· PERMOHONAN MENGGUNAKAN FORMULIR 1770Y / 1771Y / 1721Y.

· ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK DAPAT DIBERIKAN PENUNDAAN

2. ATAS PERMOHONAN WAJIB PAJAK DAPAT DIBERIKAN PENUNDAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITUHAN TAHUAN PAJAK PENGHASILAN PALING LAMA 2 BULAN SEJAK SAAT BERAKHIRNYA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TERSEBUT.

KONSULTAN PAJAK BERPATNER TEREGISTER

AHMAD, SE.

pusing.......pusing....mikirin pajak, mau tau yang lain misalnya cerita humor yang bikih ha .....ha.....ha,,,,,hooo...>klik disini

TATA CARA PERUBAHAN IDENTITAS WAJIB PAJAK

2008-06-29T06:48:00.000-07:00

SUMBER DATA DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TATA CARA PERUBAHAN INDENTITAS WAJIB PAJAK

MENGISI DAN MENANDATANGANI FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK.

MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG BERKAITAN DENGAN PERUBAHAN INDENTITAS YANG DIAJUKAN.

TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK

A) DALAM HAL SURAT PERNYATAAN PINDAH DIAJUKAN MELALUI
KANTOR PELAYANAN PAJAK LAMA .

· UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1.PINDAH TEMPAT TINGGAL YANG BARU DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH/KEPALA DESA BAGI PENDUDUK INDONESIA ATAU FOTOKOPI PASPOR DITAMBAH SURAT PERNYATAAN DOMISILI YANG BARU DARI YANG BERSANGKUTAN BAGI ORANG ASING. DALAM HAL WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PERSYARATAN TERSEBUT DAPAT BERUPA SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN INSTANSI ATAU PERUSAHAANNYA.

2. PINDAH TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, ADALAH SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS YANG BARU DARI WAJIB PAJAK.

· UNTUK WAJIB PAJAK BADAN

PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, ADALAH, ADALAH SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEDUDUKAN YANG BARU DARI SALAH SEORANG PENGURUS YANG AKTIF.

PINDAH TEMPAT KEGIATAN USAHA , ADALAH SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG BARU DARI SALAH SEORANG PENGURUS YANG AKTIF.

B). DALAM HAL SURAT PERNYATAAN PINDAH DIAJUKAN
MELALUI KANTOR PELAYANAN PAJAK BARU.

· UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1. PINDAH TEMPAT TINGGAL ADALAH SURAT KETERANGAN TERDAFTAR(SKT), FOTOKOPI KTP ATAU SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL YANG BARU DARI INSTANSI YANG BERWENANG SEKURANG-KURANGNYA LURAH/KEPALA DESA BAGI PENDUDUK INDONESIA ATAU PASPOR DITAMBAH SURAT PERNYATAAN DOMISILI YANG BARU DARI YANG BERSANGKUTAN BAGI ORANG ASING. DALAM HAL WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, PERSYARATAN TERSEBUT DAPAT BERUPA SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN INSTANSI ATAU PERUSAHAANNYA.

2. PINDAH TEMPAT USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS, ADALAH SURAT KETERANGAN TERDAFTAR(SKT) DANA/ATAU SURAT PENGUKUHAN. PENGUSAHA KENA PAJAK (SPPKP) DALAM HAL PKP, DAN SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU USAHA PEKERJAAN BEBAS DARI WAJIB PAJAK.

· UNTUK WAJIB PAJAK BADAN

1. PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN, ADALAH FOTOKOPI AKTE PERUBAHAN ATAU SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEDUDUKAN YANG BARU.

2. PINDAH TEMPAT KEGIATAN USAHA ADALAH FOTOKOPI AKTE PERUBAHAN ATAU SURAT PERNYATAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA YANG BARU DARI PENGURUS YANG AKTIF DAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN ATAU SURAT PENGUKUHAN PKP DALAM HAL PENGUSAHA KENA PAJAK.

TATA CARA PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK :

MENGISI FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN DAN
PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN LAMPIRAN YANG
DIISYARATKAN .

KONSULTAN PAJAK AHMAD.SE BERPARTNER DENGAN TEREGISTER

PUSING MIKIRIN PAJAK, BELUM BAYAR PAJAK, BELUM SUKSES JADI GA BISA BAYAR PAJAK PENGEN SUKSES. NIH NASEHAT BISNIS YANG SEHAT MARIO TEGUH. IKUTIN BIAR SUKSES KLIK DISINI

trus kalau mau kaya dari internet, beli dan baca buku ini klik disini

TARIF PAJAK PPH PASAL 17 & PTKP

2008-06-20T20:52:00.000-07:00

SUMBER DATA DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP)
STATUS

TK, MAKSUDNYA BUJANGAN TIDAK KAWIN GITU, PTKPNYA RP. 13.200.000 PERTAHUN.

K/0, MAKSUDNYA KAWIN TAPI BELUM PUNYA ANAK, PTKPNYA RP. 14.400.000 PERTAHUN

K/1, MAKSUDNYA KAWIN DAN PUNYA ANAK 1, PTKPNYA RP. 15.600.000 PERTAHUN

K/2, MAKSUD KAWIN DAN PUNYA ANAK 2, PTKPNYA RP. 16.800.000 PERTAHUN

K/3, MAKSUD KAWIN DAN PUNYA ANAK 3, PTKPNYA RP. 18.000.000 PERTAHUN
KALAU WANITA BEKERJA PTKPNYA IKUT YANG TIDAK KAWIN YAITU RP.13.200.000. KARENA DISUAMI UDAH ADA PTKPNYA.

TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI :

SAMPAI DENGAN 25 JUTA = KENA 5%

DIATAS RP.25 JUTA SAMPAI DENGAN RP. 50 JUTA, KENA 10%

DIATAS RP 50 JUTA S/D 100 JUTA =KENA 15%

DIATAS RP 100 JUTA S/D 200 JUTA KENA 25%

DIATAS 200 JUTA KENA 35%

TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BUT

SAMPAI DENGAN 50 JUTA = KENA 10%

DIATAS RP 50 JUTA S/D 100 JUTA =KENA 15%

DIATAS RP 100 JUTA KENA 30%

KONSULTAN PAJAK PATNER TEREGISTER

AHMAD, SE, SOS

TARIF WP PRIBADI & BADAN SERTA PTKP

2008-06-20T20:37:00.000-07:00

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP)
STATUS
• TK, MAKSUDNYA BUJANGAN TIDAK KAWIN GITU, PTKPNYA RP. 13.200.000 PERTAHUN.
• K/0, MAKSUDNYA KAWIN TAPI BELUM PUNYA ANAK, PTKPNYA RP. 14.400.000 PERTAHUN
• K/1, MAKSUDNYA KAWIN DAN PUNYA ANAK 1, PTKPNYA RP. 15.600.000 PERTAHUN
• K/2, MAKSUD KAWIN DAN PUNYA ANAK 2, PTKPNYA RP. 16.800.000 PERTAHUN
• K/3, MAKSUD KAWIN DAN PUNYA ANAK 3, PTKPNYA RP. 18.000.000 PERTAHUN
• KALAU WANITA BEKERJA PTKPNYA IKUT YANG TIDAK KAWIN YAITU RP.13.200.000.
KARENA DISUAMI UDAH ADA PTKPNYA.

TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI :

• SAMPAI DENGAN 25 JUTA = KENA 5%
• DIATAS RP.25 JUTA SAMPAI DENGAN RP. 50 JUTA, KENA 10%
• DIATAS RP 50 JUTA S/D 100 JUTA =KENA 15%
• DIATAS RP 100 JUTA S/D 200 JUTA KENA 25%
• DIATAS 200 JUTA KENA 35%

TARIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DAN BUT
• SAMPAI DENGAN 50 JUTA = KENA 10%
• DIATAS RP 50 JUTA S/D 100 JUTA =KENA 15%
• DIATAS RP 100 JUTA KENA 30%

KODE ETIK PEGAWAI PAJAK

2008-06-06T19:36:00.000-07:00

SUMBER DATA DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE ETIK PEGAWAI PAJAK

SUDAH SAATNYA KITA SEBAGAI WAJIB PAJAK TIDAK PERLU TAKUT DAN SUNGKAN

KEPADA PIHAK PAJAK BAIK ITU PEGAWAI MAUPUN INSTITUSI KARENA SUDAH ADA

PERATURAN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK, JADI SEPANJANG KITA BENAR, LENGKAP,

DAN JELAS DALAM MEMAHAMI MASALAH PAJAK MAKA SEMUA ITU BISA

DIKOMUNIKASIKAN DAN DICARI SOLUSI YANG TERBAIKNYA.

ADAPUN KODE ETIK PEGAWAI PAJAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

KEWAJIBAN :

1. MENGHORMATI AGAMA, KEPERCAYAAN, BUDAYA, DAN ADAT ISTIADAT ORANG

LAIN.

2.BEKERJA SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, DAN AKUNTANBEL

3. MENGAMANKAN DATA DAN ATAU INFORMASI YANG DIMILIKI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
4. MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK, SESAMA PEFGAWAI, ATAU

PIHAK LAIN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DENGAN SEBAIK--BAIKNYA.

5. MENTAATI PERINTAH KEDINASAN

6. BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENGGUNAAN BARANG INVETARIS MILIK

7. MENTAATI KETENTUAN JAM KERJA DAN TATA TERTIB KANTOR.

8. MENJADI PANUTAN YANG BAIK BAGI MASYARAKAT DALAM MEMENUHI

KEWAJIBAN PERPAJAKAN

9.BERSIKAP, BERPENAMPILAN DAN BERTUTUR KATA SECARA SOPAN

LARANGAN :

1.BERSIKAP DISKRIMINATIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

2.MENJADI ANGGOTA ATAU SIMPATISAN AKTIF PARTAI POLITIK

3.MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JABATAN BAIK LANGSUNG DAN TIDAK

LANGSUNG

4.MENYALAHGUNAKAN FASILITAS KANTOR.

5.MENERIMA SEGALA PEMBERIAN DALAM BENTUK APAPUN, BAIK LANGSUNG

MAUPUN TIDAK LANGSUNG, DARI WAJIB PAJAK, SESAMA PEGAWAI, ATAU PIHAK

LAIN, YANG MENYEBABKAN PEGAWAI YANG MENERIMA, PATUT DIDUGA MEMILIKI

KEWAJIBAN YANG BERKAITAN DENGAN JABATAN ATAU PEKERJAANNYA.

6.MENYALAHGUNAKAN DATA DAN ATAU INFORMASI PERPAJAKAN.

7.MELAKUKAN PERBUATAN YANG PATUT DIDUGA DAPAT MENGAKIBATKAN

GANGGUAN, KERUSAKAN, DAN ATAU PERUBAHAN DATA PADA ISTEM INFORMASI

MILIKI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

8. MELAKUKAN PERBUATAN TIDAK TERPUJI YANG BERTENTANGAN DENGAN

NORMA KESUSILAAN DAN DAPAT MERUSAK CITRA SERTA MARTABAT DIREKTORAT

JENDERAL PAJAK

SEMENTARA INI DULU BOS...................................NTAR NYAMBUNG LAGI BOS............................................................

ngomong-ngomong ente punya PRT gak, kalau punya jangan kejam sama dia, dia itu juga manusia dekati hati nuraninya dan hargai yaa....supaya gak kejam makanya perlu deh klik disini anda akan dapat informasi mengenai kekejaman yang menimpa PRT.kasian euy
.

KONSULTAN PAJAK PATNER TEREGISTER

AHMAD, SE, SOS.